Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pemberian opini
BPK yang dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah kota dan
kabupaten di Indonesia untuk LKPD tahun anggaran 2009. Kelemahan sistem pengendalian
intern pemerintah kota dan kabupaten terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip sekunder berupa Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Semester untuk LKPD tahun anggaran 2009 yang diperoleh dari situs
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan uji regresi
linear sederhana dalam melakukan pengujian hipotesisnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan serta kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja berpengaruh positif terhadap opini BPK. Sedangkan kelemahan struktur pengendalian
intern tidak berpengaruh positif terhadap opini BPK.