Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan, di mana perangkat perizinan dinilai sebagai instrumen yang mestinya dapat dimainkan untuk berperan. Penelitian hukum empiris ini mengambil lokasi di Kabupaten Sleman. Berdasar hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah daerah telah berupaya menggunakan instrumen perizinan sebagai sarana pelestarian lingkungan, baik secara regulatif, maupun melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang di ambil antara lain pembatasan terhadap kegiatan penambangan, pemantauan dan penindakan. Akan tetapi juga ada berbagai hambatan baik dari sisi kelemahan peraturan, aparat yang terkait, serta pemahaman masyarakat sendiri