Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pesan yang disampaikan
cagub ditujukan untuk umum atau khalayak Twitternya. Komunikasi berjalan
satu arah dengan cagub sebagai pihak yang dominan dalam memberikan
informasi. Dalam konteks penggunaan Twitter oleh politisi temuan penelitian
menunjukkan persetujuan dengan temuan Golbeck et al (dalam Larsson dan
Moe 2012:736) bahwa tweet yang membahas topik di luar konteks politik
maupun menyebarkan informasi melalui tautan cenderung digunakan sebagai
media promosi diri dan menunjukkan komunikasi satu arah dan komunikasi
atas-bawah daripada mengikutsertakan warga dalam komunikasi tersebut.
Tweet interaksi saling berkaitan dengan tweet yang diunggah oleh cagub
sebelumnya. Pengikut akun tertarik untuk memberi respon pada tweet yang
menginformasikan kegiatan dan topik ringan yang dibahas oleh cagub. Cagub
juga mendapatkan bahan untuk menulis tweet berdasarkan interaksinya
dengan pengikut akunnya, seperti ketika menanyakan strategi untuk
mengatasi banjir dalam interaksinya cagub mengatakan akan memaparkannya
x
kemudian setelah itu muncul tweet yang membahas strategi cagub tersebut
tanpa menggunakan mention sehingga tweet tersebut ditujukan untuk umum.
Dengan kata lain masing-masing pola komunikasi tidak dapat berdiri sendiri,
masing-masing tweet berkaitan khususnya tweet interaksi dengan tweet
lainnya.
Pola komunikasi interaksi yang dibangun oleh cagub belum memenuhi syarat
deliberatif e-demokrasi karena tidak terdapat pertukaran ide atau diskusi
antara cagub dengan pengikut akun mereka. Sehingga model e-demokrasi
yang memenuhi penelitian ini adalah Liberal e-demokrasi karena cagub masih
menganggap pengikut akun sebagai subjek dalam program kerja mereka.
Masing-masing cagub sudah menyadari fungsi Twitter sebagai media
menyebarkan informasi dengan khalayak yang luas tapi belum menyadari
pentingnya fungsi interaksi dengan pengikut akunnya