Pluralitas warga kota Yogyakarta tak hanya tercermin dari beragamnya asalusul,
etnis, agama dan golongan, namun dalam hal pemukiman pun terjadi pluralitas.
Apakah pluralitas tersebut mampu membangun sistem komunikasi kota?
Mengembangkan gagasan Kota Komunikatif dari Carpentier (2008), penelitian ini
mengkaji persoalan kepemilikan dan penggunaan teknologi media, ruang publik dan
partisipasi warga plural.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi menciptakan
pembelahan ruang publik, tradisional dan baru (media). Fenomena ini menunjukkan
bahwa ruang publik media belumlah benar-benar bisa mewadahi aspirasi atau partisipasi
warga. Bahkan, bisa pula dibaca bahwa ruang publik media resmi justru masih dikuasai
oleh pengambil keputusan atau elite-elite sosial, politik dan ekonomi. Warga kota pun
susah berpartisipasi dalam ruang-ruang media. Disinilah kita menemukan celah
terputusnya komunikasi. Warga cenderung menggunakan ruang publik tradisional
karena merasa memiliki respon langsung, terjadi dialog langsung.
Meski demikian, ruang publik tradisional ini seringkali lepas dari soal-soal yang
dihadapi, sebab jantung persoalannyaa terletak di tingkat pengambil keputusan kota atau
skala nasional. Akhirnya, celah komunikasi dalam ruang publik ini bisa dijembatani jika
muncul ruang ketiga, yang disebut organisasi media alternatif. Media alternatif berbasis
konsep “alternativeness, dengan demikian menekankan keterkaitan antara media
mainstream dan komunitas. Dus, media alternatif lebih menekankan pada cara-cara
pengorganisasian, alternatif dikurs dan representasi serta membuat alternatif format dan
genre. partisipasi, lalu, memerankan peran krusial dalam membangun third voice or
third type dari sistem komunikasi.