Penelitian ini mengkaji pemberitaan tentang kontroversi terbitnya SK
Menhut No.463/Menhut-II/2013 di SKH Tribun Batam dan Batam Pos. Penelitian
ini ingin melihat bagaimana kasus ini diberitakan oleh media massa. Sehingga,
rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana media lokal Tribun Batam
dan Batam Pos membingkai pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut
No.463. Berangkat dari cara pembingkaian media lokal terhadap pemberitaan ini,
penelitian ini kemudian dikembangkan menggunakan perspektif jurnalisme
lingkungan.
Penelitian ini menggunakan model framing milik Zhongdang Pan dan
Gerald M.Kosicki untuk menganalisis pada tahap level teks, sedangkan untuk
level konteks menggunakan metode deep-interview yang kemudian di analisis
menggunakan teori model proses framing milik Claes de Vreese. Data yang
diperoleh dari analisis kedua level tersebut kemudian akan digabungkan dan akan
ditarik sebuah kesimpulan dari hasil masing-masing media tersebut.
Dalam pembahasan di temukan bahwa Tribun Batam dan Batam Pos
memiliki cara pandang yang berbeda terkait pemberitaan kontroversi SK Menhut
No.463. Tribun Batam lebih bersikap menolak isi dari SK Menhut dengan
pertimbangan lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kepri, khususnya
Batam. Sedangkan Batam Pos pada awal pemberitaan bersikap menolak karena
SK Menhut merugikan dari sisi investasi di Batam. Namun, beberapa bulan
setelah pemberitaan penolakan tersebut, Batam Pos mengubah arah pemberitaan
mendukung SK Menhut karena SK Menhut sebagai pintu gerbang untuk
melegalitas lahan yang semula hutan lindung menjadi kawasan komersil.
Penelitian ini juga menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Kedua
media lokal ini mengakui masih minimnya pelatihan tentang jurnalisme
lingkungan. Sehingga, pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463
menurut pengakuan awak redaksi kedua media lokal tersebut, tidak dapat ditarik
pada pendekatan lingkungan karena merupakan sengketa lahan serta
pengembangan lahan hanya terpusat untuk sektor ekonomi dan komersil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedua media lokal ini memiliki cara
pandang yang berbeda, walaupun arah pemberitaan menolak SK Menhut, namun
cara pengemasan berita penolakan menjadi berbeda. Tribun Batam lebih
mementingkan kepentingan masyarakat Kepri khususnya Batam, sedangkan
Batam Pos lebih melihat SK Menhut merugikan dari sisi investasi.