Penyelenggaraan jalan tol sudah dimulai di Indonesia sejak tahun 1978 yang pengelolaannya
dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pembentukan dan penunjukan PT Jasa Marga. Selama
periode 1978 sampai 1988 tingkat pertumbuhan jalan tol hanya 26,88km/tahun. Rendahnya
pertumbuhan jalan tol mendorong pemerintah mulai mengikutsertakan swasta dalam pengelolaan
melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pada periode kedua ini dengan adanya perubahan
sistem penyelenggaraan, PT Jasa Marga berperan sebagai regulator sekaligus operator jalan
tol. Namun, periode 1989 sampai tahun 2004, tingkat pertumbuhan jalan tol menurun menjadi
23km/tahun. Peran ganda PT Jasa Marga ditengarai sebagai penyebab turunnya pertumbuhan jalan
tol. Semenjak tahun 2004, sistem penyelenggaraan jalan tol diubah dimana peran regulator
dikembalikan kepada Pemerintah melalui pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Pemerintah juga melakukan beberapa perubahan pada kerangka hukum penyelenggaraan jalan tol.
Perubahan sistem penyelenggaraan jalan tol ternyata tidak dapat meningkatkan kinerja sistem
dengan menurunnya tingkat pertumbuhan jalan tol menjadi hanya 21,43km/tahun. Makalah ini
bertujuan untuk mengembangkan kerangka pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol
yang kemudian dapat diaplikasikan untuk mengukur kinerja sistem saat ini. Diharapkan dengan
pengukuran kinerja maka dapat teridentifikasi permasalahan yang menyebabkan rendah tingkat
pertumbuhan jalan tol. Kerangka pengukuran mencakup elemen tata kelola KPS, elemen kerangka
hukum serta elemen kerangka institusional. Melalui kajian literatur yang intensif maka studi
mengidentifikasi 44 indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kerangka pengukuran
kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol.