Penulisan skripsi yang berjudul PERMOHONAN DAN
PENDAFTRAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH BADAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
DANPRLINDUNGAN HUKUM DI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROPINSI SUMATERA UTARA, (Study Kasus Kongregasi Suster
Fransiskan St Lusia), dengan rumusan masalah apakah permohonan dan
pendaftaran hak milik atas tanah oleh badan hukum keagamaan
Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia (KSFL) dalam mewujudkan
Kepastian hukum dan perlindungan hukum di Kota Pematang Siantar
Propinsis Sumatera Utara. Adapun tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah permohonan dan
pendaftaran hak milik atas tanah oleh Badan Hukum Keagamaan
(Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia) telah mewujudkan kepastian
hukum dan perlindungan hukum
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu
penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data
utamanya. Analisis data digunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang
dilakukan dengan memahami data yang telah diperoleh dan dikumpul
secara sistematis. Berdasarkan analisis tersebut maka untuk menarik
kesimpulan hasil penelitian dengan menggunakan metode berpikir induktif
yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau
peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta yang konkrit
itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan dan pendaftaran
hak milik atas tanah oleh badan hukum keagamaan Kongregasi Suster
Fransiskan St Lusia (KSFL) di kota Pematang Siantar belum memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena:
(1)Status tanah yang pada awalnya tanah hak milik setelah terjadinya
penyerahan hak berubah menjadi tanah negara, (2)Kurangnya sosialisasi
tentang Peraturan dan prosedur pelaksanaan pendaftaran hak milik atas
tanah bagi Badan Hukum, (3)Proses permohonan hak milik atas tanah dari
Badan Hukum Keagamaan Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia (KSFL)
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
memerlukan waktu yang cukup lama, (4) Belum adanya surat izin
memperoleh hak milik atas tanah dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.