Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu apakah ketentuan ganti rugi atas tanah dalam
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 telah
mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan. Adapun tujuan penelitian
yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah ganti rugi atas tanah yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
telah mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi pemegang hak atas
tanah.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan
sejarah hukum, sosiologi hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Data yang digunakan adalah
data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Analisis data kualitatif dalam penelitian ini berupa deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum
positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 belum sepenuhnya mewujudkan kepastian
hukum, perlindungan hukum, dan rasa keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah. Hal
tersebut terlihat dari banyaknya ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah yang masih
menimbulkan multitafsir serta bersifat represif.