KRISNANTA, GAGAT GATRA (2010) EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012-016-019/ PUU-IV/ 2006. S2 thesis, UAJY.

Text (Halaman Judul)
0MIH01245.pdf

File Pdf (406kB)
Text (Bab I)
1MIH01245.pdf

File Pdf (74kB)
Text (Bab II)
2MIH01245.pdf

File Pdf (78kB)
Text (Bab III)
3MIH01245.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (53kB)
Text (Bab IV)
4MIH01245.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (122kB)
Text (Bab V)
5MIH01245.pdf

File Pdf (51kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi dan untuk
mengetahui model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian politik hukum untuk mengkaji
eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dikeluarkanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-018-019/ PUU-IV/ 2006 dan
kajian sejarah hukum untuk mengkaji sejarah penanganan pemberantasan
korupsi di Indonesia dari era Orde Lama hingga masa Refomasi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan keramgka berpikir deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang
kebenarannya telah diketahui yaitu norma hukum positif kemudian
disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus yaitu eksistensi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan model pemberantasan korupsi yang tepat
untuk dilaksanakan di Indonesia.
Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/
PUU-IV/ 2006 yang membatalkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang
lebih kuat bagi kerberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan
pemberantasan korupsi di Indonesia, model pemberantasan korupsi yang tepat
untuk dilaksanakan di Indonesia adalah perkara-perkara korupsi ditangani oleh
badan tersendiri tanpa campur tangan dari lembaga penegak hukum lain,
sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, seperti yang
dilaksanakan di Singapura

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Eksistensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Bisnis
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Date Deposited: 28 Oct 2013 10:38
Last Modified: 28 Oct 2013 10:38
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/4158

Actions (login required)

View Item
View Item