Penelitian ini betujuan untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis tentang
kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara di lingkungan BUMN
Persero dan implikasinya terhadap masalah kerugian negara dalam penyelesaian
tindak pidana korupsi dan untuk menemukan pengaturan yang seharusnya
digunakan (das sollen) berkaitan dengan status yuridis keuangan negara di
lingkungan BUMN Persero dan implikasinya terhadap masalah kerugian negara
dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum
dan politik hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, hukum positif
seperti UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara telah memberikan
kepastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero
sebagai keuangan negara, demi menciptakan mekanisme tata kelola dan
pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, penuh kehatihatian,
yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Konsekuensinya, segala pengaturan hukum yang berbeda dan menimbulkan
keraguan harus tetap mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945 dan paket
undang-undang keuangan negara. Kedua, pengaturan tentang status keuangan
negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara membawa
implikasi bahwa direksi dan komisaris BUMN Persero dapat dikenai tuntutan
pidana korupsi (selain perdata dan administrasi) jika dalam pengelolaan keuangan
negara di lingkungan BUMN Persero, keputusan dan tindakannya memenuhi
unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kerugian
negara yang diakibatkan oleh keputusan dan tindakan tersebut. Hal ini didasarkan
pada good will untuk menyelamatkan keuangan negara demi meningkatkan
pertumbuhan perekonomian negara dan kesejahteraan seluruh rakyat.