Ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana
korupsi di Indonesia disinyalir karena adanya kecenderungan berkurangnya
komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lapisan
masyarakat terutama dipicu oleh sistem penyelenggaraan negara yang tidak
transparan bahkan tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik dan
kurangya professional kerja. Karena pada kenyataannya saat ini, tindak pidana
korupsi yang terjadi semakin sistematis baik pada sektor publik maupun disektor
swasta.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang
mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif
mengkaji sumber-sumber kepustakaan yang merupakan bahan hukum yang terkait
dengan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundangan-undangan serta
menganalisis 3 (tiga) buah perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus bebas
oleh pengadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan
dijatuhkannya putusan bebas oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi
karena hakim masih menggunakan sistem pembuktian negatif berdasarkan
KUHAP, profesionalitas kinerja aparat penegak hukum tidak stabil karena adanya
indikasi tekanan dari pendukung pelaku dan adanya indikasi intervensi para pihak
terhadap lembaga peradilan yang berpengaruh pada proses peradilan terhadap
perkara tersebut.
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi semua lapisan
masyarakat khususnya lembaga peradilan di Indonesia. Karena akibat hukum
dijatuhkannya putusan bebas tersebut dapat menjadi presedent buruk bagi publik
karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan
yurisprudensi bagi hakim yang akan datang di dalam memeriksa perkara yang
sama.