Sahaan, Aprian Yonatan (2026) POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ANGGARAN REMUNERASI PARLEMEN DALAM SISTEM HUKUM KEUANGAN NEGARA BERBASIS NEGARA KESEJAHTERAAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Text (COVER)
245215765_Bab 0.pdf

File Pdf (1MB)
Text (BAB I)
245215765_Bab 1.pdf

File Pdf (521kB)
Text (BAB II)
245215765_Bab 2.pdf

File Pdf (653kB)
Text (BAB III)
245215765_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (490kB)
Text (BAB IV)
245215765_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (928kB)
Text (BAB V)
245215765_Bab 5.pdf

File Pdf (544kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konfigurasi politik hukum, mengidentifikasi kendala,
serta merumuskan upaya mengatasi permasalahan pengelolaan anggaran remunerasi parlemen
dalam sistem hukum keuangan negara berbasis negara kesejahteraan. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan politik hukum dengan bersumber pada data sekunder. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa konfigurasi politik hukum saat ini menempatkan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pada posisi ganda yang menyusun sekaligus menyetujui
anggarannya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan struktural, melemahkan
mekanisme checks and balances, dan belum sepenuhnya selaras dengan asas kemakmuran
rakyat berdasarkan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945. Kendala utama dalam perwujudannya
berakar pada minimnya transparansi, lemahnya evaluasi berbasis kinerja, dan dominasi budaya
politik transaksional yang lebih memprioritaskan kepentingan elite dibandingkan kepentingan
publik. Sebagai upaya penyelesaian, diperlukan rekonstruksi politik hukum yang
mengembalikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen negara
kesejahteraan. Langkah strategis yang direkomendasikan mencakup pembentukan undang-
undang baru mengenai hak keuangan pejabat negara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang berlandaskan prinsip proporsionalitas,
penguatan transparansi penggunaan anggaran secara ketat, serta pelembagaan Otoritas
Remunerasi Independen (Independent Remuneration Authority) guna menetapkan standar
keuangan pejabat negara yang objektif dan berkeadilan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Anggaran Parlemen; Keuangan Negara; Negara Kesejahteraan; Politik Hukum
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Date Deposited: 30 Oct 2026 07:27
Last Modified: 30 Oct 2026 07:27
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38071

Actions (login required)

View Item
View Item