Suhardi, Indri (2026) PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DAN KEDUDUKAN HUKUM UPLINE DALAM INVESTASI ONLINE ILEGAL (PT NEW WORLD SPORT) DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Masters thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
245215744_Bab 0.pdf
File Pdf (1MB)
245215744_Bab 1.pdf
File Pdf (486kB)
245215744_Bab 2.pdf
File Pdf (409kB)
245215744_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (335kB)
245215744_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (442kB)
245215744_Bab 5.pdf
File Pdf (348kB)
Abstract
Tesis ini berjudul “Problematika Hukum Penetapan Tersangka Dan Kedudukan Hukum
Upline Investasi Online Ilegal (PT New World Sport) Di Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan
menganalisis upaya institusi Polri dalam menangani penyerahan upline dilihat dari Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penetapan
tersangka oleh penyidik dalam penanganan kasus investasi online ilegal dilihat dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kedudukan hukum upline dalam kasus
investasi online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan
penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tindak pidana investasi online ilegal, serta bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, pendapat para ahli, dan hasil wawancara dengan narasumber yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upline tidak serta-merta dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu adanya
kesengajaan, peran aktif, penguasaan terhadap sistem, serta kontribusi nyata dalam
menjalankan atau mengembangkan investasi ilegal. Penetapan tersangka oleh penyidik
harus berdasarkan minimal dua alat alat bukti yang syah, serta menjunjung tinggi asas
legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap investasi online ilegal harus dilaksanakan
secara profesional, objektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penyidik
dituntut tidak hanya mengedepankan efektivitas pemberantasan kejahatan, tetapi juga
memastikan setiap penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti,
prosedur hukum yang sah, serta penghormatan terhadap prinsip due process of law dan hak
asasi manusia.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | due process of law, kedudukan hukum, investasi online ilegal, penetapan tersangka, upline |
| Subjects: | Magister Ilmu Hukum > Litigasi |
| Divisions: | Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 30 Oct 2026 07:07 |
| Last Modified: | 30 Oct 2026 07:07 |
| URI: | https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38068 |
