Wicaksana, Gregorius Lanang (2026) KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DALAM PROSES EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus di PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk). Masters thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Text (COVER)
225214904_Bab 0.pdf

File Pdf (600kB)
Text (BAB I)
225214904_Bab 1.pdf

File Pdf (348kB)
Text (BAB II)
225214904_Bab 2.pdf

File Pdf (433kB)
Text (BAB III)
225214904_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (316kB)
Text (BAB IV)
225214904_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (469kB)
Text (BAB V)
225214904_Bab 5.pdf

File Pdf (326kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi perusahaan
pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019, serta menganalisis apakah putusan tersebut telah mampu menjamin kepastian
hukum dalam perjanjian pembiayaan antara PT Wahana Ottomitra Multiartha dengan debitor ditinjau
dari budaya hukum debitor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang
digunakan adaah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder dianalisis
secara kuantitatif dengan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah
karakter dari parate eksekusi jaminan fidusia dengan menghapus kewenangan kreditor untuk
menetapkan wanprestasi secara sepihak. Apabila debitor menyangkal telah melakukan wanprestasi atau
menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, perusahaan pembiayaan wajib menempuh
mekanisme peradilan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum pelaksanaan
eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan MK belum sepenuhnya
menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pembiayaan karena pelaksanaan hak kreditor tidak lagi
hanya didasarkan pada kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH
Perdata, tetapi juga bergantung pada pengakuan debitor atau putusan pengadilan. Efektivitas putusan
tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya hukum debitor, khususnya masih adanya perilaku yang tidak
beritikad baik dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman,
putusan tersebut telah memperbaiki aspek substansi hukum melalui peningkatan perlindungan terhadap
debitor, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek struktur dan budaya hukum.
Hambatan yang dialami oleh perusahaan pembiayaan adalah terdapat beberapa praktek pengalihan atas
objek jaminan dan debitur yang berpindah alamat tanpa memberikan konfirmasi menyebabkan sulitnya
untuk melakukan penagihan atas pemenuhan kewajiban. Tidak jarang terkadang untuk biaya eksekusi
lebih tinggi dibandingkan dengan nominal pokok piutang. Bahwa dengan Kondisi tersebut menyebabkan
proses eksekusi yang semula sederhana, cepat, dan berbiaya ringan menjadi lebih formal, birokratis,
serta membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Budaya Hukum; Jaminan Fidusia; Kepastian Hukum; Mahkamah Konstitusi; Parate Eksekusi; Perusahaan Pembiayaan.
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Bisnis
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Date Deposited: 30 Oct 2026 06:44
Last Modified: 30 Oct 2026 06:44
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38066

Actions (login required)

View Item
View Item