Puteri, Nirmala Sari Dwi Sukma (2026) KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
225214863_Bab 0.pdf
File Pdf (456kB)
225214863_Bab 1.pdf
File Pdf (557kB)
225214863_Bab 2.pdf
File Pdf (698kB)
225214863_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (483kB)
225214863_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (675kB)
225214863_Bab 5.pdf
File Pdf (504kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tumpang tindih pengaturan Pasal 54,
Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap
kebijakan kriminal bagi pecandu narkotika yang tertangkap tangan di Indonesia serta mengkaji
dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan kriminal terhadap pecandu narkotika telah mengadopsi sistem double track, namun
implementasinya masih diwarnai tumpang tindih norma antara Pasal 54 yang mewajibkan
rehabilitasi, Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan
rehabilitasi, dan Pasal 127 yang tetap mengancam pidana terhadap penyalahguna narkotika
untuk diri sendiri. Ketiga ketentuan tersebut berlaku dalam satu rangkaian proses peradilan
pidana terhadap pecandu narkotika yang tertangkap tangan sehingga menimbulkan konflik
norma, perbedaan penafsiran, disparitas putusan hakim, dan ketidakpastian hukum dalam
penerapan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan antara Pasal 54,
Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika serta penguatan kebijakan rehabilitasi
melalui parameter yang objektif dan seragam agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan dalam penanganan pecandu narkotika.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan kriminal, pecandu narkotika, rehabilitasi, ketidakpastian hukum, double track system |
| Subjects: | Magister Ilmu Hukum > Litigasi |
| Divisions: | Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 29 Oct 2026 05:22 |
| Last Modified: | 29 Oct 2026 05:25 |
| URI: | https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38062 |
