Clinton, Freendy (2026) PENUTUPAN GEREJA METHODIST INDONESIA KANAAN JAMBI OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. Masters thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Text (COVER)
225214738_Bab 0.pdf

File Pdf (1MB)
Text (BAB I)
225214738_Bab 1.pdf

File Pdf (571kB)
Text (BAB II)
225214738_Bab 2.pdf

File Pdf (743kB)
Text (BAB III)
225214738_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (605kB)
Text (BAB IV)
225214738_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (562kB)
Text (BAB V)
225214738_Bab 5.pdf

File Pdf (508kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “PENUTUPAN GEREJA METHODIST INDONESIA KANAAN
JAMBI OLEH PEMERINTAH KOTA JAMBI DITINJAU DARI PERATURAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9
DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 BERDASARKAN TEORI KEADILAN JOHN
RAWLS”. Tesis ini bertujuan: 1) Mengetahui alasan Pemerintah Kota Jambi tidak
mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi Gereja Methodist Indonesia
Kanaan Jambi, dilihat secara normatif. 2) Mengetahui dengan merujuk Teori Keadilan
John Rawls, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan konsep
keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikonsepkan
sebagai apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia.
Sumber datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden
dengan wawancara langsung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
Kota Jambi. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) Alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin
mendirikan rumah ibadat bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi yaitu Gereja
Methodist Indonesia Kanaan Jambi tidak memiliki izin pendirian tempat ibadat karena
dianggap menganggu ketertiban umum. 2) Dengan merujuk Teori Keadilan John
Rawls, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan konsep keadilan
adalah dalam menetapkan peraturan didasarkan atas kesetaraan dengan tujuan dari
syarat-syarat untuk mempresentasikan kesetaraan antara manusia sebagai makhluk
moral dan sebagai makhluk yang memiliki konsepsi mengenai kebajikan dan memiliki rasa keadilan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Teori Keadilan John Rawls
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Litigasi
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Date Deposited: 29 Oct 2026 05:16
Last Modified: 29 Oct 2026 05:23
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38061

Actions (login required)

View Item
View Item