Putridita, Maria Avelia (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN: STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERUMAHAN SHANKARA HILLS DI ATAS TANAH KAS KALURAHAN CONDONGCATUR SLEMAN. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Text (COVER)
220514816_Bab 0.pdf

File Pdf (523kB)
Text (BAB I)
220514816_Bab 1.pdf

File Pdf (464kB)
Text (BAB II)
220514816_Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (498kB)
Text (BAB III)
220514816_Bab 3.pdf

File Pdf (913kB)

Abstract

Tanah Kas Kalurahan merupakan aset kalurahan yang berasal dari Kasultanan atau
Kadipaten dan dikelola berdasarkan hak anggaduh untuk menunjang
penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 yang
menegaskan bahwa tanah kalurahan digunakan untuk kepentingan sosial, budaya,
dan kesejahteraan masyarakat serta tidak diperuntukkan sebagai rumah tinggal
pribadi. Namun, dalam praktiknya terdapat pembangunan Perumahan Shankara
Hills di atas Tanah Kas Kalurahan Condongcatur yang menimbulkan permasalahan
mengenai kesesuaian pemanfaatannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas
Kalurahan untuk pembangunan Perumahan Shankara Hills di Kalurahan
Condongcatur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 24 Tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak
Kalurahan Condongcatur, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman,
serta pemilik rumah di kawasan Shankara Hills. Data sekunder diperoleh melalui
studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan
dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk
pembangunan Perumahan Shankara Hills tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024. Ketidaksesuaian tersebut
terlihat dari penggunaan tanah kalurahan untuk perumahan komersial yang bersifat
privat, padahal pemanfaatannya seharusnya ditujukan bagi kepentingan sosial dan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat perbedaan antara peruntukan dalam
izin awal yang diberikan untuk pembangunan hotel dengan realisasi penggunaan
berupa perumahan. Meskipun terdapat hubungan hukum berupa perjanjian sewa
yang menghasilkan pendapatan bagi kalurahan, hal tersebut tidak menghilangkan
adanya pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan.
Dengan demikian, pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dalam pembangunan
Perumahan Shankara Hills secara substantif tidak sesuai dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Tanah Kas Kalurahan, Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024, Shankara Hills, Perumahan Komersial.
Subjects: Ilmu Hukum > Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Date Deposited: 28 Oct 2026 07:37
Last Modified: 28 Oct 2026 07:37
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38045

Actions (login required)

View Item
View Item