Skolastika, Elisabeth Dwi (2026) PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN (AMBTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID) ATAS PENYIMPANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM TINDAKAN PENYIDIKAN : ANALISIS KASUS PENONAKTIFAN KAPOLRESTA SLEMAN PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
220514801_Bab 0.pdf
File Pdf (1MB)
220514801_Bab 1.pdf
File Pdf (484kB)
220514801_Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (534kB)
220514801_Bab 3.pdf
File Pdf (437kB)
Abstract
Penyimpangan Standar Operasional Prosedur dalam tindakan penyidikan
merupakan bentuk ketidaksesuaian pelaksanaan kewenangan yang men-
imbulkan kerugian bagi masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik.
Kasus penonaktifan Kapolresta Sleman menjadi salah satu kasus ter-
jadinya kesalahan adminitratif dalam penanganan perkara penjambretan
yang menimbulkan konflik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kedudukan hukum penonaktifan Kapolresta Sleman sebagai
bentuk pertanggungjawaban jabatan (Ambtelijke Aansprakelijkheid) ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan
pertanggungjawaban jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang di-
peroleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dari
Kepala Bagian PROPAM POLDA DIY. Analisis data dilakukan secara
normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan
bahan hukum lain yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan
kepolisian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penonaktifan Kapolresta
Sleman merupakan bentuk sanksi administratif atas pelanggaran
kewajiban jabatan, pengawasan, dan penggunaan kewenangan yang tidak
sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Penyidik memikul per-
tanggungjawaban primer karena secara langsung melakukan tindakan
penyidikan, Kapolres memikul pertanggungjawabaan sekunder karean
memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya
Kendala yang ditemukan meliputi lemahnya pengawasan internal, ku-
rangnya pemahaman terhadap batas kewenangan, dan ketidakpatuhan ter-
hadap regulasi internal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem
pengawasan, pembinaan, serta penerapan standar operasional prosedur
secara konsisten dalam pelaksanaan penyidikan.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban Jabatan, Ambtelijke Aansprakelijkheid, Standar Operasional Prosedur, Penyidikan. |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Kenegaraan dan Pemerintah |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 28 Oct 2026 04:35 |
| Last Modified: | 28 Oct 2026 04:35 |
| URI: | https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38042 |
