Tethool, Rosario Meycen (2026) KEWENANGAN PEMEKARAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DEGRADASI PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA: ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Text (COVER)
220514776_Bab 0.pdf

File Pdf (664kB)
Text (BAB I)
220514776_Bab 1.pdf

File Pdf (451kB)
Text (BAB II)
220514776_Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (519kB)
Text (BAB III)
220514776_Bab 3.pdf

File Pdf (313kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pergeseran kedudukan konstitusional Majelis Rakyat Papua
(MRP) dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) pasca-pengesahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi
Khusus Papua. Berlandaskan mandat Pasal 18B UUD 1945 yang menjamin
desentralisasi asimetris dan hak tradisional masyarakat hukum adat, MRP dibentuk
sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) dengan hak
keterlibatan wajib (mandatory participation). Namun, revisi Pasal 76 UU Nomor 2
Tahun 2021 mengintroduksi mekanisme top-down oleh Pemerintah Pusat dan DPR
RI serta mengubah klausul persetujuan MRP dari yang semula bersifat mutlak
menjadi opsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun eksistensi formal
dalam konstitusi, MRP tetap diakui. Di sisi lain terjadi degradasi peran secara
materiil dalam hal melakukan pemekaran daerah di Papua yang mengubah peran
MRP menjadi tidak wajib lagi. Dampak sosiologisnya, pemekaran wilayah di Papua
ditakutkan akan mengabaikan indikator kesiapan sosiokultural dan tahapan daerah persiapan demi kepentingan strategis sepihak dari pusat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengkajian dan penataan ulang Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 guna memperkuat kembali hak partisipasi bermakna (meaningful participation) MRP demi menjaga otonomi asimetris yang berkeadilan di Tanah Papua.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Otonomi Khusus Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), Pemekaran Daerah, Pasal 18B UUD 1945, Desentralisasi Asimetris.
Subjects: Ilmu Hukum > Kenegaraan dan Pemerintah
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Date Deposited: 28 Oct 2026 01:26
Last Modified: 28 Oct 2026 01:26
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38037

Actions (login required)

View Item
View Item