Atmaja, Yohanes Lintang Jati (2026) TINDAK KEKERASAN DALAM KONDISI KESURUPAN DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN TRADISIONAL KHUSUSNYA JATHILAN DI KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Text (COVER)
220514546_Bab 0.pdf

File Pdf (698kB)
Text (BAB I)
220514546_Bab 1.pdf

File Pdf (509kB)
Text (BAB II)
220514546_Bab 2.pdf

File Pdf (489kB)
Text (BAB III)
220514546_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (498kB)
Text (BAB IV)
220514546_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (703kB)
Text (BAB V)
220514546_Bab 5.pdf

File Pdf (577kB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan yang dilakukan dalam
kondisi trance atau kesurupan merupakan isu penting dalam hukum pidana karena
berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku pada saat melakukan
perbuatan. Legal Memorandum ini menganalisis kasus Gustaf Gopin yang melakukan
pemukulan terhadap Rafalio menggunakan tongkat kayu dalam pertunjukan seni
tradisional Jathilan hingga mengakibatkan luka. Permasalahan hukum yang dikaji
meliputi: (1) pertanggungjawaban pidana Gustaf Gopin atas tindak kekerasan yang
mengakibatkan luka terhadap Rafalio dalam kondisi trance; dan (2) kualifikasi kondisi
trance yang dialami Gustaf sebagai alasan penghapus pidana yang menghilangkan
pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia. Metode yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui penelusuran bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan Gustaf secara
objektif memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal
466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan berpotensi dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan berdasarkan Pasal
471. Terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut tidak serta-merta mengakibatkan
Gustaf dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana Indonesia
menganut asas geen straf zonder schuld. Kondisi trance yang dialami Gustaf
berpotensi memengaruhi kemampuan memahami makna perbuatan dan
mengendalikan kehendaknya. Penafsiran Pasal 42 huruf a dan Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat
dipertimbangkan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Legal Memorandum
ini merekomendasikan pemeriksaan psikologis dan/atau psikiatris untuk memastikan
pengaruh kondisi trance terhadap kemampuan bertanggung jawab Gustaf.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban Pidana, Trance (Kesurupan), Jathilan.
Subjects: Ilmu Hukum > Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Date Deposited: 26 Oct 2026 01:51
Last Modified: 26 Oct 2026 01:51
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/38008

Actions (login required)

View Item
View Item