Nathaniella, Grisella (2026) PROSES PENYELESAIAN PERKARA TANAH KARUHUN SUNDA WIWITAN DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Text (COVER)
220514497_Bab 0.pdf

File Pdf (632kB)
Text (BAB I)
220514497_Bab 1.pdf

File Pdf (388kB)
Text (BAB II)
220514497_Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

File Pdf (543kB)
Text (BAB III)
220514497_Bab 3.pdf

File Pdf (448kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis awal mula terjadinya sengketa tanah
karuhun pada masyarakat Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
serta mengkaji proses penyelesaian sengketa tanah tersebut melalui jalur litigasi dan non
litigasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana putusan pengadilan
mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam
kaitannya dengan pengakuan hak ulayat.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui
studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta
didukung dengan wawancara narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.Analisis
dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin
hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi objek
penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah karuhun berawal dari
penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah yang secara adat dikelola secara komunal oleh
masyarakat Sunda Wiwitan. Dari proses Non litigasi yaitu peradilan adat tidak dapat
diproses karena yang bersengketa bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum Adat
Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR), dilanjut dengan proses non litigasi dari Badan
Pertanahan Daerah dari BPN sendiri sudah melakukan mediasi namun hasil dari mediasi
itu deadlock karena para pihak tetap saling mengakui tanah tersebut. Terakhir masuk ke
Proses penyelesaian melalui litigasi dalam proses litigasi hakim menempatkan hukum
positif sebagai dasar utama pertimbangan hakim, sehingga aspek pengakuan terhadap hak
ulayat belum sepenuhnya terakomodasi. Putusan pengadilan memberikan kepastian hukum
secara formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Sengketa Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah, Tanah Karuhun
Subjects: Ilmu Hukum > Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Date Deposited: 23 Oct 2026 03:51
Last Modified: 23 Oct 2026 03:51
URI: https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/37999

Actions (login required)

View Item
View Item