Legal memorandum ini membahas pertanggungjawaban hukum pemberi
waralaba atas pelanggaran hak teritorial penerima waralaba dan tidak
dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang dalam surat elektronik.
Permasalahan hukum timbul setelah EatFusion Co., Ltd. sebagai pemberi
waralaba menetapkan wilayah usaha yang mengakibatkan pelanggaran hak
teritorial Wena Saputra selaku penerima waralaba pertama serta tidak
merealisasikan komitmen yang sebelumnya disampaikan melalui surat
elektronik tanggal 11 April 2025. Legal memorandum ini disusun untuk
menjawab apakah EatFusion Co., Ltd. dapat dimintakan
pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak teritorial penerima
waralaba yang menimbulkan kerugian bagi Wena Saputra selaku penerima
waralaba pertama dan apakah tidak dilaksanakannya kesepakatan dalam
surat elektronik tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi
EatFusion Co., Ltd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh
melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa EatFusion Co., Ltd.
dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui gugatan perbuatan
melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena penetapan
wilayah usaha oleh EatFusion Co., Ltd. tidak memenuhi ketentuan Pasal 9
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
EatFusion Co., Ltd. tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui jalur wanprestasi atas tidak dilaksanakannya kesepakatan yang tertuang
dalam surat elektronik tanggal 11 April 2025 karena kesepakatan tersebut tidak memenuhi mekanisme perubahan perjanjian sebagai perubahan yang sah terhadap Perjanjian Waralaba.