Permasalahan kewarganegaraan menjadi isu global yang kompleks, khususnya bagi
pengungsi stateless yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun.
Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum, terutama ketika pengungsi stateless
menjalin perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam
konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia belum secara eksplisit mengatur kedudukan
hukum pengungsi stateless dalam perkawinan campuran, sehingga memunculkan
ketidakpastian hukum dan hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan
pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungsi stateless tidak dapat dikategorikan
secara tepat sebagai “warga negara asing” dalam ketentuan Pasal 26 UU
Kewarganegaraan, sehingga Pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung.
Hambatan utama terletak pada persyaratan administratif yang tidak dapat dipenuhi
karena kehadiran dokumen kewarganegaraan, menyebabkan perkawinan sering
tidak tercatat secara resmi. Kesimpulannya, diperlukan pengaturan khusus atau
kebijakan administratif yang lebih inklusif guna memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi stateless dalam perkawinan campuran di Indonesia.