Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik membuka ruang
partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam melakukan pengawasan, termasuk
oleh Generasi Z sebagai generasi yang memiliki literasi digital tinggi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis peran Generasi Z dalam pengawasan pelayanan Kartu
Pencari Kerja di Kota Yogyakarta serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam
pelaksanaan pengawasan tersebut. Pengawasan pelayanan publik oleh masyarakat
merupakan bentuk pengawasan eksternal sebagaimana diatur dalam Pasal 35
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini
menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui
pengumpulan data primer berupa wawancara dan kuesioner kepada Generasi Z
sebagai pengguna layanan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-
undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z
berperan sebagai pengawas eksternal melalui pemberian masukan, pengaduan, dan
evaluasi terhadap pelayanan Kartu Pencari Kerja, dengan memanfaatkan sarana
digital sebagai media pengawasan. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut
masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme
pengawasan formal dan belum optimalnya tindak lanjut pengaduan oleh
penyelenggara layanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum,
peningkatan mekanisme tindak lanjut pengaduan, serta sinergi antara
penyelenggara pelayanan dan Generasi Z guna mewujudkan pelayanan Kartu
Pencari Kerja yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.