Eskalasi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Palestina menjadi ujian
krusial bagi kredibilitas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK
PBB) sebagai pemegang mandat utama perdamaian dunia. Prinsip Responsibility
to Protect (R2P), yang secara normatif mewajibkan intervensi kolektif ketika
suatu negara berdaulat gagal melindungi penduduknya dari kejahatan atrocity,
justru mengalami stagnasi total dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan
menganalisis secara kritis efektivitas DK PBB dalam menegakkan prinsip R2P di
hadapan pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan masif. Menggunakan
metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual, studi ini menelaah kesenjangan antara norma hukum internasional dan
realitas politik global. Hasil penelitian menunjukkan DK PBB tidak efektif
menegakkan R2P akibat kuatnya hegemoni politik negara anggota tetap.
Hambatan struktural utamanya adalah penggunaan hak veto eksesif oleh Amerika
Serikat yang konsisten memblokir resolusi substantif demi melindungi
kepentingan aliansi strategis geopolitik. Dinamika ini menciptakan standar ganda
mencolok dalam penegakan hukum internasional serta mereduksi R2P menjadi sekadar retorika normatif tanpa daya paksa (toothless norm). Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa kebuntuan institusional di DK PBB menuntut
pergeseran fokus ke optimalisasi mekanisme alternatif, yakni pemberdayaan Majelis Umum PBB melalui resolusi Uniting for Peace serta jalur litigasi melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC), guna memulihkan kembali mandat perlindungan kemanusiaan global yang telah tercederai.