Perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca telah menimbulkan
dampak serius, khususnya kenaikan permukaan laut yang mengancam negara-
negara kepulauan kecil yang sedang berkembang (Small Island Developing
States/SIDS) di kawasan Pasifik. Meskipun kontribusinya terhadap emisi global
sangat rendah, negara-negara tersebut menanggung dampak yang tidak
proporsional. Salah satu konsekuensi utama dari kondisi tersebut adalah munculnya
pengungsi iklim (climate refugees) yang hingga kini belum memperoleh
perlindungan hukum yang memadai dalam hukum internasional. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implikasi Prinsip Common but Differentiated
Responsibilities (CBDR) oleh negara-negara maju dalam memberikan penanganan
terhadap pengungsi akibat perubahan iklim, dengan fokus pada Negara
Berkembang Kepulauan Pasifik (Pacific Island Developing Countries/PIDCs)
seperti Tuvalu dan Kiribati. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini
menunjukkan bahwa Prinsip CBDR menegaskan tanggung jawab bersama seluruh
negara dengan pembedaan berdasarkan kontribusi historis dan kapasitas masing-
masing. Implementasi prinsip ini penting sebagai dasar etis dan normatif bagi
negara-negara maju untuk berperan lebih besar dalam upaya perlindungan
pengungsi iklim serta mendorong terwujudnya keadilan iklim di tingkat global