Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang
bertujuan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi
masyarakat desa, yang pengelolaannya pada Tahun Anggaran 2024 diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji pengelolaan BLT Dana Desa berdasarkan ketentuan tersebut serta
mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan sosiologis, melalui studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BLT Dana Desa dilaksanakan
melalui perencanaan dan penganggaran dalam APBDes, penetapan penerima
manfaat berdasarkan data kemiskinan dan musyawarah desa, penyaluran langsung
kepada keluarga penerima manfaat, serta penatausahaan dan pelaporan yang
berlandaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Meskipun demikian, masih
ditemukan kendala berupa keterbatasan data, kecemburuan sosial, dan hambatan
teknis dalam penyaluran kepada penerima manfaat lanjut usia, sehingga diperlukan
penguatan pemutakhiran data, pembinaan dan pengawasan, serta optimalisasi peran
musyawarah desa.