Pemberian abolisi dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan hak
prerogatif Presiden yang dapat menghentikan proses penuntutan terhadap
seseorang. Dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa, pemberian
abolisi kepada salah satu pihak menimbulkan persoalan mengenai kedudukan
proses peradilan terhadap terdakwa lain yang tetap menjalani pemeriksaan di
pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberian abolisi
terhadap proses peradilan bagi terdakwa lain serta menilai konsistensi
pertimbangan hakim dalam perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih
Lembong dan pihak lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lain yang relevan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian abolisi bersifat individual dan hanya berlaku bagi pihak yang disebut dalam keputusan presiden, sehingga tidak mempengaruhi proses pemeriksaan maupun putusan terhadap terdakwa lain.
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tetap konsisten dan independen.