Parkir liar merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Kota
Yogyakarta yang berdampak pada kemacetan lalu lintas, dan mengganggu
kepentingan umum. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota
Yogyakarta sebenarnya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Namun, dalam pelaksanaannya masih
terdapat permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
pengawasan perparkiran dalam rangka pencegahan parkir liar berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 serta mengidentifikasi
kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan
wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta serta Juru Parkir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan perparkiran dilakukan melalui
patroli rutin, penertiban di titik-titik rawan parkir liar, serta pembinaan terhadap
Juru Parkir. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara
optimal karena adanya keterbatasan jumlah personel pengawas, kurangnya sarana
dan prasarana pendukung, pemanfataan teknologi informasi yang kurang,
kurangnya peran serta masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta
peningkatan volume kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah
personel pengawas, peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi, peningkatan peran serta masyarakat, penguatan sanksi guna
mewujudkan ketertiban perparkiran di Kota Yogyakarta, serta pengembangan
transportasi publik.