Legal Memorandum ini membahas tentang keabsahan pemutusan hubungan kerja
(PHK) massal terhadp 31 orang pekerja PT.BRI Cabang Banjar pada Januari 2025
berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan prinsip Hak Asasi Manusia
Internasional. Kasus ini mencakup dugaan PHK sepihak tanpa prosedur peringatan,
pemblokiran rekening pekerja, pembayaran gaji yang tidak penuh, serta penundaan
pesangon. Permasalahan utama yang dikaji adalah kesesuaian tindakan PT.BRI
Banjar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta instrumen
internasional seperti Universal Declaration of Human Rights,International
Covenant on Economic Social and Cultural Rights, dan ILO CONVENTION
No.158. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh
penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun upaya pengumpulan data
empiris melalui wawancara tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya
tanggapan dari pihak BRI, analisis menunjukkan bahwa tindakan PHK tersebut berpotensi tidak memenuhi prosedur PHK yang diwajibkan oleh hukum ketenagakerjaan dan dapat bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia
mengenai perlakuan adil dan hak atas pekerjaan.Upaya yang dapat ditempuh pekerja meliputi perundingan bipartit, mediasi di Dinas Tenaga Kerja, serta pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk memperoleh pemenuhan hak secara hukum.