Aktivitas pendakian gunung sebagai bagian dari wisata alam minat khsus memiliki
potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama berupa sampah
pendaki. Taman Nasional Gunung Merbabu sabagai kawasan pelestarian alam
mengahadapi permasalahan tersebut yang berpotensi mengancam keletarian
ekosistem apabila tidak dikelola secara optimal. Pendekatan yuridis normatif
dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang konservasi dan
lingkugan hidup sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui memalui
observasi lapangan dan wawancara dengan pengelola jalur pendakian di Resort Selo,
Kopeng, Pakis, Wonolelo. Secara normatif TNGMb telah memiliki dasar hukum yang
memadai, antara lain UU No. 32 Tahun 2024, UU No. 32 Tahun 2009, dan PP No.
108 Tahun 2015, serta kebijakan teknis berupa SOP pendakian dan program Zero
Waste. Namun secara empiris, implementasi perlindungan hukum belum berjalan
optimal. Hal ini di tunjukkan dengan ditemukannya sampah pendaki di jalur
pendakian, ketidaksamaan penerapan sanksi antar jalur, serta rendahnya kesadaran
pendaki dalam menjaga lingkungan. Hal ini menyimpulkan bahwa perlindungan eksositem TNGMb memerlukan penguatan implementasi hukum melalui penegakan
sanksi yang seragam, penjadwalan pengelolaan sampah yang terstruktur, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum pendaki sebagai pengguna kawasan konservasi.