Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Yogyakarta-Klaten merupakan proyek
strategis nasional yang memerlukan pengadaan tanah dalam skala besar. Pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini wajib berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, yang menekankan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan
musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun, proses di lapangan sering
dihadapkan pada tantangan, terutama terkait penentuan nilai ganti kerugian yang layak
dan adil serta mekanisme penyelesaian keberatan dari pihak yang berhak. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pelaksanaan pengadaan tanah
Jalan Tol Yogya-Klaten dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 dan mengevaluasi
efektivitas mekanisme musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa
penetapan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris,
dengan melakukan wawancara kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim
pelaksana pengadaan tanah, serta perwakilan masyarakat yang terdampak.
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dari hasil wawancara dan data
sekunder berupa dokumen, regulasi, dan laporan pelaksanaan pengadaan tanah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara formal, tahapan pengadaan tanah telah
mengikuti koridor hukum yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat beberapa
kendala implementatif, terutama pada fase musyawarah di mana beberapa pemilik
tanah merasa nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai tidak mencerminkan
keadilan substansial, yang kemudian berujung pada proses konsinyasi di pengadilan.
Kesimpulannya, pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Tol Yogya-Klaten telah
memenuhi aspek legalitas prosedural, namun keberatan dari masyarakat menunjukkan
adanya kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam penentuan
nilai ganti kerugian serta memperkuat peran lembaga mediasi independen sebelum
proses berlanjut ke jalur hukum.