Dalam sistem pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah
sistem negatief wettelijk bewijstheorie berdasarkan pada keyakinan hakim serta minimal
dua (2) alat bukti yang sah. Dalam perjalanannya sering terjadi dalam praktek putusan-
putusan hakim dianggap tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan yang dimana hal
tersebut didukung dengan adanya pembuktian dari alat-alat bukti serta keterangan saksi-
saksi yang melihat mendengar serta mengalami sendiri maupun saksi ahli. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisa pembuktian Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu keputusan majelis hakim yang kontroversi mengenai penjatuhan putusan bebas atas Terdakwa dan karena dianggap tidak mempertimbangkan alat bukti sah Visum Et Repertum berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keputusan tersebut tidak sejalan dengan maksud Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim memiliki keyakinan dari alat bukti sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah.