Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep keadilan hukum dalam
pembebanan restitusi kepada pihak ketiga sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan
seksual, serta merumuskan kriteria hukum yang dapat digunakan untuk menentukan pihak
ketiga yang dapat dibebani kewajiban membayar restitusi. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Sumber bahan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan mekanisme
restitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat para ahli, dan hasil
wawancara dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembebanan restitusi kepada pihak ketiga hanya dapat dibenarkan apabila terdapat dasar
pertanggungjawaban hukum yang jelas, seperti adanya hubungan hukum, hubungan kausalitas,
atau adanya manfaat yang diperoleh dari tindak pidana yang terjadi, serta harus didasarkan
pada kriteria hukum yang tegas untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya
disparitas putusan. Kesimpulannya, pengaturan mengenai restitusi oleh pihak ketiga perlu
diperjelas melalui perumusan kriteria hukum yang tegas agar pelaksanaan restitusi benar-benar
dapat menjamin pemulihan hak korban kekerasan seksual secara adil, pasti, dan berorientasi pada korban.