Praktik perjudian dengan selubung tajen di Provinsi Bali terus terjadi karena adanya
pergeseran makna tabuh rah menjadi kegiatan perjudian yang melibatkan taruhan uang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak
pidana perjudian dengan selubung tajen terus terjadi serta peran politik kriminal dalam
penanggulangannya di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris yang dilakukan dengan observasi secara langsung dan melakukan wawancara
terhadap narasumber serta responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
kebudayaan, ekonomi, psikologis, serta kelemahan penegakan hukum menjadi penyebab
utama tindak pidana perjudian dengan selubung tajen terus terjadi di Kabupaten Gianyar,
Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar. Politik kriminal dalam penanggulangan tindak
pidana perjudian dengan selubung tajen dilaksanakan melalui kebijakan penal berupa
penerapan Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana akan tetapi mengalami beberapa kendala dalam penindakannya.
Kebijakan non-penal melalui pembinaan desa adat, penguatan awig-awig, dan penyuluhan
agama, namun kebijakan penal belum sepenuhnya efektif karena rendahnya kesadaran
hukum masyarakat dan kuatnya faktor budaya yang melingkupi praktik tersebut.