Transformasi menuju ekonomi hijau merupakan agenda strategis dalam
menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin
kompleks. Indonesia, sebagai negara berkembang dan anggota G20, menghadapi
tantangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan emisi gas
rumah kaca guna mewujudkan Visi Pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu
instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah adalah penerapan pajak karbon
sebagai bagian dari kebijakan fiskal hijau. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis sejauh mana penerapan pajak karbon mencerminkan prinsip-prinsip
ekonomi hijau serta menilai efektivitasnya dalam menekan emisi gas rumah kaca
dan meningkatkan penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi
nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis-deskriptif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer
dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan,
literatur ilmiah, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan.
Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara regulasi
pajak karbon, prinsip ekonomi hijau, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s),
serta arah pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun
2024 tentang RPJPN 2025–2045. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
pajak karbon di Indonesia secara normatif telah mencerminkan prinsip ekonomi
hijau, khususnya melalui internalisasi eksternalitas lingkungan, penerapan prinsip
polluter pays, serta integrasi kebijakan fiskal dengan perlindungan lingkungan.
Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain
keterbatasan cakupan sektor, rendahnya tarif awal, kesiapan sistem pengukuran
emisi, serta koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain
kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan penerimaan pajak
karbon secara transparan untuk mendukung transisi energi yang adil. Dengan
optimalisasi tersebut, pajak karbon berpotensi menjadi instrumen hukum dan fiskal
strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Visi
Indonesia Emas Tahun 2045.