Penelitian ini membahas penerapan teori utilitarian dalam praktik hukum
pengalihan piutang melalui cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan relevansinya terhadap pembangunan
ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana
prinsip kemanfaatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (the greatest happiness for
the greatest number) tercermin dalam praktik pengalihan hak tagih, termasuk dalam
mekanisme Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh lembaga keuangan. Jenis penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan filosofis, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pelaku cessie. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan cessie dan AYDA dalam praktik bisnis dan perbankan mencerminkan penerapan prinsip utilitarian, karena mampu mengoptimalkan nilai ekonomi suatu piutang dan mendukung sirkulasi aset produktif di masyarakat serta keuntungan untuk berbagai pihak dalam cessie seperti perbankan, debitur lama, serta
kreditur baru. Namun demikian, diperlukan regulasi yang lebih spesifik agar kemanfaatan hukum dapat dicapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak.