Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis optimalisasi restitusi terhadap
korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta, serta mengetahui langkah-langkah
yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan restitusi. Metode
penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara
dengan narasumber Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Pengadilan Negeri
Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK), dan lembaga pendamping korban Rekso Dyah Utami. Pelaksanaan
restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta belum optimal
karena disebabkan oleh beberapa faktor: hanya LPSK pusat yang berwenang
menghitung dan menetapkan restitusi sehingga prosesnya memakan waktu lama,
kurangnya pemahaman hakim mengenai kewenangannya dalam menetapkan
restitusi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual; minimnya pengetahuan korban terkait hak restitusi akibat
kurangnya informasi dari aparat penegak hukum; serta belum adanya petunjuk
teknis mengenai pelaksanaan lelang atas sita jaminan restitusi di Kejaksaan.