Latar belakang penelitian ini didasarkan pada transformasi digital di sektor
pertanahan, yang meningkatkan efisiensi namun juga menimbulkan risiko
kebocoran data pribadi, seperti yang terjadi dalam kasus kebocoran data di lembaga
pemerintah lainnya. Penelitian ini membahas implementasi sistem pendaftaran
tanah elektronik dalam memastikan perlindungan data pribadi pemegang sertifikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengkaji implementasi tersebut secara mendalam. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan wawancara dan
membagikan kuisioner kepada responden. Data yang digunakan meliputi data
primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data
pribadi dilakukan melalui penggunaan tanda tangan elektronik, kode hash, kode
QR, enkripsi data, dan penyimpanan cadangan di pusat data yang diawasi oleh
BSSN. Upaya ini mampu mengurangi risiko peretasan, kehilangan data, dan
pemalsuan dokumen. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas basis
data tanah dan penyamaan infrastruktur teknologi agar implementasi sertifikat
elektronik lebih optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.