Legal memorandum ini menganalisis sengketa tanah adat antara Masyarakat Adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari akibat tumpang tindih klaim konsesi kehutanan. Tujuannya mengevaluasi keberlakuan Putusan MK No. 35/PUU-
X/2012, menilai perlindungan hak ulayat, serta menelaah efektivitas negara dalam
penyelesaian konflik agraria berbasis hukum adat. Sasaran penelitian adalah
memberikan rekomendasi penyelesaian yang adil dan berperspektif hak masyarakat
adat.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan studi putusan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/PUU-X/2012. Analisis dilakukan melalui telaah literatur, dokumen
hukum, peraturan kehutanan, serta kajian yurisprudensi untuk menilai kedudukan
hukum masyarakat adat dalam sengketa penguasaan hutan adat
Sihaporas.Penelitian menemukan bahwa Putusan MK No. 35/PUU-X/2012
memberikan dasar hukum kuat bagi Masyarakat Adat Sihaporas untuk menuntut
pengakuan hak ulayat atas hutan adat. Namun, implementasinya terhambat oleh
belum adanya pengakuan administratif pemerintah, sehingga PT Toba Pulp Lestari
tetap beroperasi berdasarkan izin konsesi yang menimbulkan konflik dan ketidakadilan struktural bagi masyarakat adat.Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat menjadi hak masyarakat hukum adat, namun belum
terlaksana efektif di Sihaporas karena ketiadaan pengakuan administratif.
Disarankan pemerintah segera menetapkan wilayah adat, meninjau ulang izin konsesi PT TPL, memperkuat perlindungan HAM, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa yang adil dan berperspektif hak ulayat.