Penelitian ini membahas terkait kekuatan Saksi Verbalisan (Penyidik)
dalam peradilan pidana dalam proses penanganan perkara pidana di dalam
persidangan. Hal ini, berkaitan dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP,
Pasal 235 RUU KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
VIII/2010 yaitu memberikan pembaharuan dan memperluas definisi saksi dan
tidak hanya Ia yang mendengar, melihat ataupun merasakan secara langsung,
tapi apabila ada saksi yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetap dapat
dihadirkan di dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum
normatif untuk menganalisis pengaturan mengenai hadirnya Saksi Verbalisan (Penyidik) dalam proses Peradilan Pidana. Hasilnya, Saksi Verbalisan (Penyidik)
dapat dihadirkan di dalam proses Peradilan Pidana didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetapi tidak dapat berdiri
sendiri dan perlu dikaitkan dengan alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian