Hak cuti haid merupakan salah satu hak normatif pekerja perempuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun telah diatur dalam undang-undang namun pelaksanaan cuti haid belum terlaksana dengan
baik. Legal Memorandum ini membahas terkait kebijakan internal PT. AFI yang mensyaratkan adanya SKD dari klinik perusahaan serta menganalisis upaya
hukum apa yang bisa ditempuh jika cuti haid tidak didapatkan pekerja. Metode
yang digunakan dalam Legal Memorandum ini adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan internal PT. AFI terkait SKD merupakan hal yang diperbolehkan namun SKD tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pekerja untuk mendapatkan haknya serta untuk mendapatkan haknya, pekerja dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana.