v
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji penguatan regulasi terhadap skema Victim Trust
Fund sebagai upaya penguatan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025
tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya
dalam menjamin pemenuhan hak korban atas dana bantuan ketika pelaku tidak
mampu memenuhi kewajibannya. Regulasi tersebut secara normatif membuka
ruang bagi penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban melalui
pendanaan yang berasal dari negara maupun sumber-sumber sah lainnya. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang
bertujuan menganalisis bagaimana penguatan dan relevansi PP No. 29 Tahun 2025 dalam konteks penyediaan Dana Bantuan Korban kekerasan seksual agar skema tersebut dapat menjadi lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan adanya kelemahan dalam pengaturan Dana Bantuan Korban, khususnya terkait keterbatasan akses dan prosedur serta kurangnya stabilitas pendanaan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi antara aspek akses dan efektivitas, serta antara keberlanjutan dan dukungan regulasi yang memadai.