Eksploitasi seksual anak secara daring, khususnya dalam bentuk kejahatan child
pornography, menjadi ancaman serius di Indonesia seiring pesatnya perkembangan
teknologi digital. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum
internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional mengenai
Eksploitasi Seksual Anak (OPSC), serta memiliki sejumlah regulasi nasional,
implementasinya dalam sistem hukum masih belum optimal. Implementasinya
menghadapi gap fundamental karena sistem dualisme UU No. 24 Tahun 2000 yang
menetapkan perjanjian internasional tidak bersifat self-executing, sehingga jaminan perlindungan Pasal 59 ayat (2) huruf f dan hak restitusi Pasal 71D ayat (1) UU No.
35 Tahun 2014 tidak ditegakkan efektif. Maka, pemerintah seharusnya melakukan re-ratifikasi CRC dari Keppres menjadi UU, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Anak yang mengintegrasikan kewajiban internasional, penerbitan
Perma pedoman restoratif, serta penguatan kapasitas LPSK dan mekanisme horizontal accountability antar-lembaga untuk memperkuat perlindungan anak dari kejahatan seksual digital.