VI
ABSTRAK
Manusia memerlukan tanah dalam kehidupan sehari-harinya. Subjek hukum
yang memiliki tanah harus didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat.
Setelah didaftarkan pemilik tanah tersebut disebut sebagai pemegang hak atas
tanah. Sektor pertanahan di Indonesia mengalami digitalisasi, sehingga kini
dikeluarkan peraturan mengenai sertifikat elektronik. Sertifikat yang semula
analog perlahan berubah menjadi sertifikat elektronik. Perubahan sertifikat
analog menjadi sertifikat elektronik menuai pro dan kontra dari masyarakat di
Kota Semarang. Masyarakat mempertanyakan mengenai perlindungan hukum
bagi para pemegang hak atas tanah atas perubahan sertifikat analog menjadi
sertifikat elektronik, dan mengkhawatirkan tentang perlindungannya jika terjadi
kebocoran data. Pemegang hak atas tanah sebagai subjek hukum tentunya harus
mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak nya, terutama setelah
terjadi perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Peran Kantor
Pertanahan Kota Semarang juga diperlukan dalam menangani permasalahan
terkait untuk menjawab pertanyaan masyarakat