Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah dalam pengelolaan Kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul, yang berdampak pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih
kewenangan, serta lemahnya perlindungan lingkungan, khususnya terhadap praktik penambangan batu gamping. Kajian teori dan pustaka dalam penelitian ini
mencakup konsep sinkronisasi regulasi (vertikal dan horizontal), disharmoni peraturan, serta karakteristik ekosistem karst beserta fungsi ekologis dan risikonya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer (UU
Penataan Ruang, UU PPLH, UU Pemerintahan Daerah, Permen ESDM No.
17/2012, dan RTRW Kabupaten Gunungkidul) serta bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat ketidaksesuaian substansi antara regulasi pusat dan daerah, terutama terkait penetapan kawasan lindung karst, mekanisme perizinan, dan orientasi kebijakan yang sering dipengaruhi kepentingan ekonomi daerah. Kondisi ini menimbulkan konflik norma, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya penerapan prinsip good environmental governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi
regulasi secara komprehensif merupakan langkah mendesak untuk memastikan perlindungan kawasan karst sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.