Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menghadirkan tantangan
yang kompleks. Peta perluasan wilayah maritim yang dikeluarkan oleh Malaysia
menjadi titik awal konflik, didorong oleh potensi hidrokarbon di Blok Ambalat
yang sangat melimpah dan klaim tumpang tindih akibat perbedaan interpretasi
landas kontinen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
kesepakatan Joint Development Authority (JDA) dapat menjadi alternatif dalam
menyelesaikan sengketa yang terjadi terkait delimitasi dalam sengketa antara
Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui
studi kepustakaan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pembentukan JDA
merupakan mekanisme paling realistis. Pendekatan ini sejalan dengan amanat
article 74 dan article 84 UNCLOS 1982, yang mewajibkan negara yang
bersengketa karena delimitasi wilayah laut yang berdekatan untuk mengupayakan
pengaturan sementara yang adil bagi para pihak. Keunggulan utama JDA terletak
pada klausul non-prasangka yang memungkinkan kedua negara mempertahankan
klaim kedaulatannya masing-masing sembari melakukan pemanfaatan sumber daya
secara bersama secara adil. Implementasi JDA tidak hanya menjamin stabilitas
kawasan dan meminimalkan risiko eskalasi konflik, tetapi juga menawarkan solusi
efisien untuk mengoptimalkan pengelolaan Blok Ambalat, sekaligus memperkuat
hubungan bilateral kedua negara sebelum adanya kesepakatan akhir terkait penentuan batas wilayah maritim