Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik di ruang publik
masih sering dianggap sepele oleh masyarakat, padahal tindakan tersebut dapat
menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban. Meskipun Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah
mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik, pengaturannya belum secara
spesifik mencakup perilaku catcalling. Kondisi ini menimbulkan kekosongan
hukum yang berdampak pada kesulitan aparat penegak hukum dalam melakukan
penindakan serta menghambat pemenuhan hak korban atas perlindungan hukum.
Analisis ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penegakan tindak pidana
catcalling, mengidentifikasi kendala normatif yang dihadapi aparat penegak
hukum, serta meninjau dampak kekosongan hukum tersebut terhadap korban dari
perspektif perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui
analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta literatur yang
relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 281 KUHP
belum mampu menjangkau bentuk pelecehan seksual nonfisik seperti catcalling.
Pasal 5 UU TPKS telah mengatur pelecehan seksual nonfisik, rumusannya masih
terlalu umum dan belum secara spesifik memasukkan catcalling sebagai tindak pidana yang dapat dipidana. Kekosongan hukum ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap korban dan memunculkan fenomena victim blaming di masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa diperlukan pembentukan atau penambahan norma baru dalam UU TPKS yang secara tegas mengatur catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik, agar tercipta kepastian hukum, perlindungan korban, dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di ruang publik.