Skripsi ini membahas kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi di Indonesia, dengan studi kasus Thomas Lembong. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis dasar hukum, prosedur, dan implikasi pemberian abolisi terhadap prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian abolisi diatur secara konstitusional, belum ada regulasi turunan yang jelas mengenai prosedur dan kriteria pelaksanaannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme, kriteria, dan pertimbangan DPR agar pemberian abolisi berjalan transparan, adil, dan sesuai prinsip negara hukum.