Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan uji emisi dan uji KIR di
Kabupaten Sleman serta relevansinya dengan penegakan sanksi administratif
terhadap pelanggaran baku mutu emisi kendaraan bermotor. Penelitian
menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan data
empiris melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas
Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
uji emisi oleh DLH masih bersifat uji petik dan edukatif tanpa mekanisme
penegakan sanksi, sedangkan uji KIR oleh DISHUB memasukkan komponen uji
emisi namun tidak memiliki konsekuensi hukum yang tegas bagi kendaraan yang
tidak memenuhi standar. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara DLH dan
DISHUB mengenai siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2007. Selain itu, ketiadaan peraturan turunan di tingkat kabupaten, keterbatasan sarana, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan lemahnya implementasi penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pembentukan payung hukum daerah agar sanksi administratif terhadap pelanggaran emisi dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi kualitas udara di Kabupaten Sleman.